Buka-bukaan Jokowi Hingga Bappenas Soal Pemindahan Ibu Kota

mari Berbagi Berita
FaceBook  Twitter  

Jakarta - Wacana perpindahan ibu kota negara kembali menyeruak di tahun ini, meski hampir tiap tahun isu ini muncul. Kondisi Jakarta yang sudah makin padat dan sesak, tak cocok lagi dijadikan ibu kota negara.



Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku serius soal kajian perpindahan ibu kota. Dia telah meminta Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), beserta Kementerian Keuangan untuk mengkaji soal perpindahan ibu kota negara tersebut.

"Saya kira begini. Semua negara memiliki kota untuk pemerintahan dan kota untuk ekonomi, kota pemerintahan dan kota untuk bisnis, itu betul-betul terpisah. Menurut saya itu baik ya, karena politik dengan bisnis tidak campur, politik dengan pemerintahan dan bisnis campur. Sehingga pemilahan itu sangat diperlukan," kata Jokowi dalam wawancara bersama detik.com beberapa waktu lalu.



Daerah yang menjadi calon ibu kota baru terus dikaji oleh pemerintah. Ada beberapa nama yang digadang-gadang tepat sebagai ibu kota baru, pengganti Jakarta. Salah satunya adalah Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan ibu kota harus berada di luar Jawa. Baik Jakarta maupun wilayah sekitarnya tidak akan menjadi solusi ke depannya. Misalnya Jonggol, yang direncanakan sebagai ibu kota pada era Presiden Soeharto, menurut Bambang tidak layak.



Alasannya, 1/5 dari ekonomi Indonesia sudah berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Bila dipindahkan ibu kota ke Jonggol maka hanya menjadi beban.

Ibu kota baru harus berada di tengah Indonesia. Kalau dibagi berdasarkan zona waktu, menurut Bamabang adalah yang masuk pada waktu Indonesia bagian tengah.

"Kalau mau adil masa kita di barat atau di timur? Jadi di tengah dan luar Jawa," ujarnya.

Bambang menuturkan, syarat lainnya adalah sudah tersedia tanah yang cukup luas untuk menampung pusat pemerintahan, meliputi perkantoran maupun perumahan. Sehingga dalam prosesnya tidak ada persoalan pembebasan tanah. Di samping juga ketersediaan infrastruktur dasar dan transportasi umum.

Paling penting juga, ibu kota tidak boleh daerah yang rawan bencana. Beberapa wilayah di Indonesia memang berpotensi terkena bencana gempa bumi.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan ada tiga calon lokasi kuat ibu kota yang baru. Lokasi tersebut adalah Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Namun pemindahan ibu kota ini baru sebatas wacana. Sehingga Basuki dan kementeriannya belum bisa bergerak untuk mengkaji infrastruktur yang akan dibangun.

"Kalau di lokasinya kan belum pasti, jadi belum bisa. Tapi, kalau fasilitas apa saja, yang pasti ya fasilitas perkotaan yang standar. Transportasi massal, drainase, perumahan. Misalnya minimal mau pindah administrasi, PNS kita yang di pusat kan sekitar 900.000. Ya, minimal itu harus ada perumahannya, tapi kalau perumahan tok, hidup perkotaannya mesti dari mana? Ya pasti harus ada komersilnya. Ya jadi saya kira itu baru identifikasi," papar Basuki.

Basuki menambahkan, pada tahun depan paling mungkin yang dilakukan adalah memulai desainnya. Namun perlu persetujuan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu. (mca/wdl)

Sumber

mari Berbagi Berita
FaceBook  Twitter  

Populer

Advertisement

 

Hosting Unlimited Indonesia

Follow us on

Search

Headlines

Advertisement

 

Hosting Unlimited Indonesia

Kurs

Our fan page

Facebook Like Button